Monday, March 9, 2015

PPnBM

(BusinessReview)-Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) terhadap rumah diatas Rp2 miliar dan luas tanah minimal 400 meter persegi dipertanyakan perhimpunan pengusaha properti yang tergabung di dalam Real Estat Indonesia (REI). Dalam aturan sebelumnya, PPnBM hanya dikenakan terhadap rumah dan atau apartemen seharga Rp10 miliar keatas.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy, menilai, rencana pemerintah tersebut akan melemahkan industri properti. ‘Peningkatan penerimaan negara dari pajak memang penting. Namun, penerapannya tentu jangan sampai melemahkan sektor properti. Jangan sampai hal ini memicu perlambatan pertumbuhan penjualan pada tahun ini,” ujar Eddy Hussy pekan lalu.

Menurut Eddy, kalau batasan pengenaan PPnBM minimal Rp 2 miliar dan luas minimal 400 meter persegi, berarti rata-rata harga tanah plus bangunan Rp 5 juta per meter sudah dibilang mewah.

Demikian pula hitung-hitungan untuk hunian vertical seperti apartemen yang juga akan dikenakan PPnBM untuk harga minimak Rp 2 miliar dan luas 150 meter persegi. ”Itu artinya Rp 13,3 juta per meter. Rusunami di Jabodetabek saja sudah Rp 9 juta per meter,” ucapnya.

Padahal, diluar PPnBM, kata Eddy, sektor properti juga terbebani pajak yang sangat banyak, yakni PPN (pajak pertambahan nilai) 10 persen, PPh (pajak penghasilan) 5 persen, PPnBM 20 persen, pajak sangat mewah 5 persen, serta BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) 5 persen.

”Belum lagi ditambah biaya-biaya lain seperti pajak kontraktor (PPN maupun PPh), akuisisi lahan, sertifikat induk, dan lain sebagainya,” katanya.

Ekonom Indef, Aviliani, juga menilai, pemerintah hanya memfokuskan pada mekanisme intensifikasi untuk menggenjot penerimaan pajak, yakni kian menaikkan pajak untuk wajib pajak yang sudah terdaftar.